Apakah kripto legal di Indonesia?
Bukan nasihat hukum. Di bawah ini adalah kata-kata regulator sendiri, dikutip dari halaman resminya pada tanggal yang tertera. Undang-undang dan peraturan bisa berubah: periksa situs regulator sebelum Anda membuka akun.
Oleh Tim redaksi Wealth.cat Fakta diverifikasi pada 30 Oktober 2026
Kutipan di bawah ini berbahasa Indonesia, persis seperti yang dipublikasikan oleh regulator Indonesia. Pengantar ini menjelaskan apa yang dikatakan oleh masing-masing kutipan tersebut.
Kutipan pertama berasal dari siaran pers bersama Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia tertanggal 10 Januari 2025. Isinya menyebutkan bahwa tugas pengaturan dan pengawasan yang dipindahkan dari Bappebti ke OJK mencakup aset keuangan digital, termasuk aset kripto, serta derivatif keuangan di pasar modal.
Kutipan kedua dan ketiga berasal dari siaran pers OJK tanggal 19 Desember 2025 yang memublikasikan whitelist (daftar putih) pedagang aset keuangan digital berizin dan calon pedagang yang terdaftar. OJK menyatakan bahwa whitelist tersebut memuat nama-nama entitas serta aplikasi atau platform yang telah diberi izin atau ditetapkan olehnya, dan bahwa whitelist itu menjadi acuan resmi bagi masyarakat untuk memeriksa legalitas pihak yang mereka gunakan untuk bertransaksi aset keuangan digital dan aset kripto. OJK menegaskan bahwa semua perdagangan layanan tersebut harus memenuhi ketentuan perizinan atau penetapan yang berlaku, meminta masyarakat menjadikan whitelist sebagai acuan utama, dan menyatakan bahwa pihak yang tidak ada dalam whitelist bukan entitas yang diberi izin dan/atau diawasi oleh OJK.
Kutipan keempat berasal dari siaran pers Satgas PASTI (Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal) tanggal 26 Mei 2026 yang dipublikasikan di situs web OJK. Di antara modus yang paling sering dilaporkan masyarakat, siaran pers ini menyebut perdagangan aset kripto ilegal: investasi atau perdagangan kripto yang ditawarkan oleh pihak yang tidak terdaftar atau tidak berizin dari otoritas yang berwenang, sering kali dengan klaim keuntungan tinggi tanpa risiko.
Sebelum menggunakan sebuah platform, pastikan platform tersebut ada dalam whitelist OJK. OJK tercantum di bawah ini beserta tautan ke situs webnya.
Apa kata regulator
-
Tugas pengaturan dan pengawasan yang dialihkan dari Bappebti ke OJK meliputi Aset Keuangan Digital (AKD) termasuk aset kripto serta derivatif keuangan di pasar modal.
Commodity Futures Trading Regulatory Agency (Bappebti) (Bappebti) · 30 Oktober 2026 · Sumber -
Whitelist ini berisi nama-nama entitas dan aplikasi/platform yang telah memperoleh izin dan/atau penetapan oleh OJK dan merupakan rujukan resmi bagi masyarakat untuk memastikan legalitas pihak yang digunakan dalam melakukan transaksi aset keuangan digital dan aset kripto.
Otoritas Jasa Keuangan (Indonesia Financial Services Authority) (OJK) · 30 Oktober 2026 · Sumber -
OJK menegaskan bahwa setiap perdagangan layanan aset keuangan digital/aset kripto perlu memenuhi ketentuan perizinan/penetapan yang berlaku. Masyarakat diharapkan menjadikan Whitelist sebagai rujukan utama; dan pihak yang tidak tercantum dalam Whitelist bukan merupakan entitas berizin dan/atau diawasi oleh OJK.
Otoritas Jasa Keuangan (Indonesia Financial Services Authority) (OJK) · 30 Oktober 2026 · Sumber -
Perdagangan aset kripto ilegal. Modus ini menawarkan investasi atau perdagangan aset kripto oleh pihak yang tidak terdaftar atau tidak memiliki izin dari otoritas berwenang, yang kerap disertai klaim keuntungan tinggi tanpa risiko.
Otoritas Jasa Keuangan (Indonesia Financial Services Authority) (OJK) · 30 Oktober 2026 · Sumber
Regulator dan daftar resmi
- Otoritas Jasa Keuangan (Indonesia Financial Services Authority) (OJK) · Daftar perusahaan berlisensi
Artinya di Wealth.cat
- Kami tidak menampilkan penawaran dari bursa kripto kepada pengunjung dari Indonesia.
Ini adalah kebijakan iklan kami sendiri, bukan pernyataan tentang apa yang diizinkan hukum.